Pimpin Apel Perdana, Kapolres Tuban ingatkan Tugas Wewenang dan Tanggung jawab Anggota

TUBAN - Untuk pertama kalinya sejak resmi menjabat Kapolres Tuban pada (12/07), hari ini AKBP Rahman Wijaya, S.I.K., S.I.K., M.H., memimpin apel perdana dihalaman belakang Polres Tuban, Selasa (19/07/2022).

Baca juga: Perayaan Natal, Polda Kalteng Imbau Masyarakat Tetap Patuhi Prokes

Dalam arahannya kepada anggota, Perwira polisi kelahiran kota Banyuwangi itu mengingatkan kepada seluruh personelnya untuk memahami tentang tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing anggota, ia juga menjelaskan bahwa masing-masing fungsi memiliki tugas dan kewenangan yang berbeda-beda.

"Kita bekerja untuk melaksanakan tugas, kita diberikan gaji oleh negara untuk melaksanakan tugas wewenang dan tanggung jawab, silahkan masing-masing fungsi menggunakan kewenangan yang diberikan sesuai dengan ketentuan yang ada"" Ucap Rahman.

Baca juga: Cek Pos Pelayanan dan Tempat Wisata Jelang Nataru, Ini Yang disampaikan Kapolres Tuban

Lebih lanjut AKBP Rahman menekankan kepada seluruh personelnya agar menjaga nama baik institusi dengan tidak melakukan pelanggaran sekecil apapaun."Tolong jaga marwah Kepolisian dengan tidak melakukan pelanggaran yang dapat mencoreng citra Kepolisian" tegas Rahman Wijaya.

Baca juga: Kapolres Mojokerto Cek Terminal Kertajaya

Sebelum mengakhiri arahannya, Kapolres Tuban memberikan pesan moral dalam hidup maupun pelaksanaan tugas, ia menggambarkan dalam kehidupan mempunyai tiga zona waktu yang sama yaitu hari kemarin hari ini serta hari esok.

"Hari kemarin adalah masa lalu sebagai bahan evaluasi kita bersama untuk hari ini lebih bagus, dan hari ini adalah hari yang kita jalani adalah kesempatan kita untuk mengukir prestasi dan berbuat sebaik-baiknya, sedangkan esok adalah masa depan yang harus direncanakan secara baik, karena dengan perencanaan yang baik maka hasilnya juga akan baik" jelasnya

Baca juga: Gara - Gara Kesal, Pria Ini Habis Nyawa Kakak Ipar Saat Tidur

"Seluruh tindakan kepolisian harus sesuai dengan aturan dan payung hukum, legitimate harus bisa diterima oleh masyarakat" Tutupnya. (*)